Jamaah Islamiyah dan China Policy

Alur Laut dan Faktor Cina
Setelah naiknya Presiden Bush, kelompok “rajawali” di bawah pimpinan Paul Wolfowitz melakukan upaya keras agar pelibatan Amerika Serikat di Asia Tenggara ditempatkan pada prioritas yang lebih ke depan, dengan argumen Washington memiliki kepentingan yang krusial di bidang politik maupun ekonomi.

Tekanan terutama diletakkan pada pelibatan kekuatan militer Amerika yang dikaitkan dengan “ancaman” dari Cina, sebagaimana dapat dibaca dalam laporan utama The Council For Foreign Relations (CFR) bulan Mei 2001, yang ditujukan kepada Presiden Bush. “Kini saatnya yang tepat memfokuskan perhatian ke kawasan ini yang selama ini acap kali menghilang dari layar radar kita, yang ujung-ujungnya selalu menjadi bahaya (peril) terhadap kepentingan kita.” (CFR, hlm 1)

Pemikiran untuk membuka “front kedua” di Asia Tenggara itu dilatarbelakangi oleh makin mundurnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini. Dokumen CFR itu menunjuk pada arti strategis kawasan ini “yang memiliki arti geopolitik penting pada persimpangan alur laut yang paling kritis di dunia”. Lebih dari 1,2 triliun dolar AS barang dagangan diangkut melalui Selat Malaka dan Selat Lombok pada 1999 saja — nyaris separo dari nilai perdagangan dunia.

Termasuk pasokan minyak dari Teluk Persia ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Oleh karena itu, “harus ada upaya untuk mencegah gangguan oleh kekuasaan lain”. Kontrol atas “choke points” pada alur laut di Asia Tenggara akan menempatkan Washington pada suatu posisi untuk menekan Cina. Dengan memperkuat kehadiran militernya di kawasan ini, Amerika Serikat akan mampu menghadapi tantangan klaim Cina atas pulau-pulau yang disengketakan — Spratley dan Paracel — yang diduga memendam cadangan minyak bumi cukup besar.

Pada urutan paling atas dari daftar usulannya, dokumen itu menekankan perlunya Amerika memperkuat kehadiran militernya di kawasan Asia Tenggara, “The administration should preserve a credible military presence and a viable regional training and support infrastructure” dan menekankan secara spesifik pada “high priority efforts” di bidang-bidang “latihan militer secara gabungan dan bersama”.

China policy

Kesimpulan yang sama dengan saran CFR juga keluar dalam suatu studi oleh RAND Corporation tahun 2000, berjudul, “The Role of South East Asia in the US Strategy Toward China”. Laporan itu secara eksplisit meminta perhatian akan bahaya Cina terhadap kepentingan Amerika di Asia Tenggara dan menyarankan untuk mengembangkan suatu strategi yang mereka sebut “strategi pagar” (hedging strategy) guna memperkuat kehadiran dan akses militer Amerika Serikat atas berbagai fasilitas yang diperlukan.

Laporan itu pada bagian pembukaannya menyebutkan, “Munculnya Cina sebagai ‘major regional power’ dalam tempo 10 sampai 15 tahun ke depan akan meningkatkan persaingan antara Amerika lewat Cina di kawasan Asia Tenggara dan dengan itu meningkatkan potensi konflik bersenjata …. Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, yang penting bagi keamanan ekonomi dan kesejahteraan Amerika dan negara-negara sekutu lainnya, akan bergatung pada kehadiran (militer) dan pengaruh Amerika di kawasan ini dengan akses ke alur laut tanpa restriksi.”

Laporan itu menganjurkan untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara ASEAN, Singapura, Filipina, dan “mungkin Vietnam”, yang diduga memiliki posisi untuk mengepung Cina, diidentifikasikan sebagai daerah-daerah kunci, khususnya bagi angkatan udara Amerika Serikat. Sementara Singapura yang berlokasi sangat ideal untuk menguasai “choke points” seperti Selat Malaka, dan membuka akses menuju Vietnam dan Filipina “akan sangat membantu membangun superioritas udara di atas alur-alur di Laut Cina Selatan.

” Berdasarkan saran tersebut pada pertemuan para menteri pertahanan se-Asia Tenggara di Singapura medio Januari 2003 yang lalu, deputi menteri pertahanan Paul Wolfowitz telah mendesak beberapa negara Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) untuk menyediakan pangkalan-pangkalan bagi militer Amerika di negara-negara yang bersangkutan (Peter Symonds, op.cit).

‘Perang Membasmi Terorisme’ di Asia Tenggara.

Hanya beberapa bulan setelah kekuatan mesin perang Amerika melibas Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Taliban di negeri miskin itu, Pemerintahan Bush segera mengambil peluang membuka apa yang disebutnya “front kedua” di Asia Tenggara dalam rangka perang membasmi terorisme”.

Sejak Januari 2003 Amerika Serikat telah mengirimkan tidak kurang dari 660 orang serdadu (sekarang telah meningkat di atas 2.000-an orang special forces dan marinir) sebagai kontingen awal untuk suatu “tugas latihan” ke Filipina Selatan.

Bersamaan dengan itu, Amerika mendorong Singapura dan Malaysia untuk lebih giat memburu, konon kaum militan ‘fundamentalis Islam’, dan menekan Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Kegiatan ini disusul oleh arus para pejabat senior Pentagon, Deplu, dan direktur FBI berdatangan ke kawasan ini. Presiden Megawati dan Arroyo kemudian diundang berkunjung ke Washington, menyusul Perdana Menteri Mahathir.

Pernyataan tentang “front kedua” ini didukung oleh serangkaian artikel di dalam media pers Amerika, diawali oleh Time, edisi Februari 2003, yang memberikan dasar motif, yaitu “(Jaringan) teroris telah berhasil dibongkar di seluruh Asia Tenggara dengan rencana-rencana jahat, serangan bom, dan koneksi penuh teka-teki.” Berita itu tidak disertai dengan bukti-bukti konkret, kecuali yang berasal dari pernyataan aparat keamanan dan sumber intelijen yang tidak dapat ditelusuri pembuktiannya.

Kesibukan Amerika menjadikan Asia Tenggara sebagai mandala kedua bagi “perang membasmi terorisme” mengundang banyak kritikan dan kecurigaan. Majalah Far Eastern Economic Review, Hong Kong, menurunkan artikel dengan judul ‘Wrong Target’. Profesor Lee Poh Peng, dari Universitas Kebangsaan Malaysia menyatakan kepada majalah ini, “Kampanye Amerika sehubungan dengan terorisme di Asia Tenggara itu sungguh tidak masuk akal … kemungkinan ada motif lain, yaitu untuk memulihkan kembali pancangan kakinya setelah terusir dari pangkalan mereka di Filipina satu dasawarsa yang lalu.”

Kecurigaan itu bukan dibuat-buat. Sejumlah dokumen yang dikeluarkan oleh “think-tank” di Washington memperbincangkan kebutuhan akan perlunya intervensi yang lebih agresif di rantau ini (Peter Symonds, “Why Has South East Asia Become The Second?”, 31 August, 2003).

Sesudah peristiwa 11 September, Pemerintahan Bush dengan sigap mengambil kesempatan memenuhi saran-saran yang diajukan oleh think-tank seperti RAND dan CFR. “Perang membasmi teroris global” ternyata merupakan sarana par-excellence tatkala menghadapi permasalaan yang terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Tenggara sehubungan dengan kebangkitan Cina sebagai ‘regional major power’.

Dengan tekanan dari Washington, satu demi satu para pemimpin nasional di Asia Tenggara terpaksa memberikan dukungan mereka, termasuk penggunaan fasilitas persiapan dan pangkalan bagi angkatan laut dan angkatan udara dalam rangka “perang membasmi terorisme” termasuk pemberian hak overflights atas pasukan Amerika yang menuju Afghanistan.

Keputusan Bush untuk membuka “front kedua” di Asia Tenggara bukanlah sekadar sikap reaktif. Peristiwa 11-9 telah membuat Gedung Putih dan Pentagon mengambil peluang untuk melaksanakan rencana yang telah lama dipikirkan dalam upaya membalik kemunduran Amerika Serikat di kawasan ini. (Peter Symonds, op.cit).

Dalam situasi tekanan inilah muncul fenomena Jamaah Islamiyah (JI), yang menurut pengakuan Umar Al-Farouq yang menjadi “narasumber awal” tentang JI, konon bertujuan untuk membangun suatu negara federasi Islam di Asia Tenggara yang terdiri atas bagian-bagian dari Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Kamboja, dan Mindanao Selatan, serta “bergiat dalam aksi-aksi terorisme yang ditujukan kepada kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini” (Time, edisi September 2002).

Peristiwa “bom Bali” pada 12 Oktober 2002 yang menimbulkan korban 202 orang tewas dan 184 orang luka parah, tanpa ada seorang pun warga negara Amerika yang jadi korban, oleh Amerika telah ditampilkan sebagai dalih adanya jaringan kelompok teroris internasional Jamaah Islamiyah di Indonesia. Setelah peristiwa 12-10 itu lengkaplah sudah, seluruh kawasan Asia Tenggara siap berada di bawah komando Amerika untuk “membasmi terorisme”.

“Perang” yang patut dicurigai sebagai akal sangat cerdik menggiring bangsa-bangsa Asia Tenggara menjadi pagar dalam ‘hedging strategy’, istilah baru bagi ‘containment strategy’ yang lama, untuk mengepung Cina. Ancaman kepada kita, “if you’re not with us, you’re against as” patut direnungkan kembali, bila kita tetap ingin berdiri tegak melaksanakan amanah politik luar negeri yang bebas aktif, yang didasarkan pada strategi yang telah teruji efektif, “confidence building measure, inter-active cooperation, dan ”dialogue”, tanpa terjebak ke dalam perangkap ambisi ‘global hegemony’ suatu kekuasaan angkara murka.

maulani syndicate features (sumber Republika)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: